UU ITE
A.
Pengertian
UU ITE dan dibentuknya UU ITE
ITE yaitu singkatan dari Informasi dan Transaksi
Elektronik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, atau media elektronik lainnya.
Undang-Undang/Perundang-undangan (atau
disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.
Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk
konsolidasi posisi politik dan hukum,
untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk
Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip
yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara
keduanya.
UU ITE sendiri di Indonesia baru diterbitakan
pada tanggal 25 maret 2008, adapun tujuan
dasar dari pembuatan undang – undang ini yaitu agar pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian
hukum, manfaat,kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi
atau netral teknologi. Suatu jaminan yang kita peroleh sangat memberikan rasa
aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi
Informasi.
B. Pengertian Cyber law&crime
Cyberlaw adalah hukum yang digunakan untuk dunia Cyber
(dunia maya, yang umumnya diasosiasikan dengan internet). Cyberlaw dibutuhkan
karena dasar atau pondasi dari hukum di banyak Negara adalah “ruang dan waktu”.
Sementara itu, internet dan jaringan komputer telah mendobrak batas ruang dan
waktu.
Indonesia telah resmi mempunyai undang-undang untuk
mengatur orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam dunia maya. Cyber
Law-nya Indonesia yaitu undang–undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE).
Di berlakukannya undang-undang ini, membuat
oknum-oknum nakal ketakutan karena denda yang diberikan apabila melanggar tidak
sedikit kira-kira 1 miliar rupiah karena melanggar pasal 27 ayat 1 tentang
muatan yang melanggar kesusilaan. sebenarnya UU ITE (Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik) tidak hanya membahas situs porno atau masalah
asusila. Total ada 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana
aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya.
C. Cybercrime
Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang
timbul karena pemanfaatan teknologi internet.
Karakteristik Cybercrime:
Selama ini dalam kejahatan
konvensional, dikenal adanya dua jenis kejahatan sebagai berikut:
a. Kejahatan kerah biru (blue collar crime)
Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang
dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokkan, pencurian,
pembunuhan dan lain-lain.
b. Kejahatan kerah
putih (white collar crime)
Kejahatan jenis ini terbagi dalam empat kelompok kejahatan, yakni
kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu.
D.
Keamanan ITE dan
Kejahatan ITE
Keamanan ITE dan Kejahatan
ITE selalu beradu dalam berbagai persoalan terkait dengan Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE).
Keamanan ITE telah
disinggung pada beberapa pasal dalam UU ITE, berikut ini pasal-pasal yang
dimaksudkan.
Pasal 12 ayat 1 :
Setiap Orang yang terlibat
dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan
pengamanan atas Tanda
Tangan Elektronik yang digunakannya.
Pasal 15 ayat 1 :
Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung
jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
E.
Kasus mengenai
Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE
Selain memuat ketentuan
mengenai penyelenggaraan sistem elektronik untuk mendukung informasi dan
transaksi elektronik, UU ITE juga memuat pasal-pasal mengenai Perbuatan yang
Dilarang dan Ketentuan Pidana. Perbuatan yang Dilarang termuat pada pasal 27 –
37, sedangkan Ketentuan Pidana pada pasal 45 – 52. Pidana dapat berupa pidana
penjara dan/atau denda.
F. Hubungan UU ITE
dengan HAM
Berbagai diskusi dan pernyataan di Internet
mempersoalkan tentang UU ITE No. 11 Tahun 2008. Pendapat yang berbeda muncul,
termasuk keinginan beberapa kalangan agar UU No. 11 Tahun 2008 direvisi dengan
berbagai alasan dan pertimbangan.Pada bagian ini, penulis mengungkapkan
beberapa pemikiran yang dapat memberikan pencerahan bagi kita semua untuk
memandang UU ITE No. 11 Tahun 2008 secara komprehensif dari berbagai sudut
pandang dan memposisikan diri kita sebagai anak bangsa yang peduli terhadap
kemajuan bangsa Indonesia.


